PALANGKA RAYA – Babak baru pengusutan dugaan korupsi dana hibah Pilkada senilai Rp20 miliar tahun anggaran 2023-2024 ditubuh KPU Kota Palangka Raya semakin memanas.

‎Pasca penggeledahan maraton oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya pada Selasa (28/4/2026) sore hingga malam. 

‎Kini, pada Rabu (28/4/2026) siang, suasana di kantor penyelenggara pemilu tersebut tampak diselimuti ketegangan.

‎Meski aktivitas perkantoran di Jalan Tangkasiang tersebut, terlihat berjalan normal, namun ada pemandangan kontras terkait sikap para komisionernya.

‎Berdasarkan pantauan lapangan, para petinggi KPU terkesan enggan bertatap muka langsung dengan awak media guna memberikan klarifikasi transparan kepada publik.

‎Ketua KPU Kota Palangka Raya Joko Anggoro yang diketahui berada di dalam ruang kerjanya, menolak untuk ditemui secara langsung. Ia memilih memberikan respons singkat melalui pesan elektronik WhatsApp.

‎Secara mengejutkan, Joko memberikan sinyal bahwa dirinya tidak mengetahui rencana kedatangan tim jaksa pada Selasa malam tersebut.

‎Saat dikonfirmasi apakah benar dirinya awalnya tidak mengetahui kedatangan tim Kejari, Joko hanya menjawab singkat.

‎"Ya," tulis Joko Anggoro melalui pesan WhatsApp. 

‎Mengenai substansi penggeledahan yang menyasar dokumen dana hibah senilai puluhan miliar tersebut, Joko mengaku belum bisa berbicara banyak. 

‎"Maaf kami belum bisa memberikan banyak keterangan, karena saya masih belum menerima informasi yang utuh terkait kejadian malam tadi, tapi intinya kami kooperatif terhadap proses yang sedang berjalan," imbuhnya.

‎Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Ria Susanti, salah satu komisioner KPU Kota Palangka Raya. Saat tertangkap kamera hendak meninggalkan gedung KPU, Ria tampak terburu-buru memasuki mobil dan enggan menanggapi rentetan pertanyaan wartawan terkait dugaan penyimpangan dana hibah ditubuh KPU tersebut.

‎"Nanti sajalah, nanti. Sama mereka saja," cetus Ria sambil berlalu, menghindari konfirmasi lebih lanjut mengenai temuan jaksa di kantornya.

‎Kasus yang tengah dibidik Kejari Palangka Raya ini bukan perkara kecil. Anggaran hibah senilai Rp20 miliar untuk pelaksanaan Pilkada 2023-2024 kini menjadi sorotan utama. 

‎Penggeledahan yang dilakukan sebelumnya bahkan telah mengamankan sejumlah dokumen, alat elektronik, hingga temuan mengejutkan berupa stempel palsu dan nota kosong.

‎Sikap tertutup para pucuk pimpinan KPU Kota Palangka Raya ini memicu pertanyaan publik. Jika memang kooperatif, mengapa para pimpinan seolah menghindari dialog langsung dengan media massa sebagai saluran informasi publik. (*)‎