TIMES PALANGKARAYA, JAKARTA – Dewan Perdamaian gagasan Presiden AS, Donald Trump yang semula diperuntukkan di Gaza, tidak berhasil membangkitkan antusiasme pemimpin dunia, karena ternyata drafnya meluas dan tersirat ingin menyaingi peran PBB.

Semula pembentukan "dewan perdamaian" dibawah kepemimpin Trump ini misinya adalah memberikan pengawasan strategis untuk implementasi rencana komprehensif guna mengakhiri perang di Jalur Gaza . 

Namun, piagam dewan tersebut, yang diumumkan oleh Gedung Putih menguraikan peran global dewan yang melampaui isu Gaza.

Dalam piagam tersebut justru  memuat untuk memastikan perdamaian abadi di daerah-daerah yang terkena dampak atau terancam oleh konflik.

Beberapa negara telah menyatakan keberatan terhadap dewan ini, mengaitkan masalah tersebut dengan fakta bahwa entitas ini bisa menyebabkan terbentuknya badan saingan atau alternatif bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa .

Bahkan Menteri Luar Negeri Belgia Maxime Prevot terang-terangan menuduh Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu sedang berupaya untuk menggantikan sistem PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dengan kedok "Dewan Perdamaian" transisionalnya untuk mengelola Gaza pasca-perang.

Presiden Prancis Emmanuel Macron yang "tidak berniat" untuk bergabung dengan "Dewan Perdamaian" internasional barunya itu diancam Trump akan dikenakan tarif 200% pada anggur dan sampanyenya.p

Rencananya Donald Trump akan menandatangani peresmian pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang sangat dinantikan paling cepat pada hari Kamis besok saat ia menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.

Menurut salinan undangan yang beredar secara daring, Donald Trump akan bertindak sebagai ketuanya.

Sementara itu Komite eksekutif yang akan mengawasi Dewan Perdamaian terdiri dari mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, serta utusan khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff serta menantu Trump, Jared Kushner.

Trump telah mengundang 60 pemimpin dunia untuk bergabung bersama dewan perdamaian.

Banyak ibu kota negara telah mengumumkan bahwa para pemimpin mereka telah menerima undangan tetapi belum menyatakan posisi mereka. Negara-negara tersebut diantaranya Yordania, Mesir, Turki, Pakistan, Jepang, Kanada, Yunani, Argentina, Italia, Norwegia, Israel, Swedia, Finlandia, Albania, Argentina, Brasil, Belarus, Paraguay, Slovenia, Polandia, Hongaria Australia, India, dan Korea Selatan.

Namun para pemimpin negara-negara itu masih enggan membuat pernyataan publik yang secara eksplisit apakah mendukung atau tidak atas ambisi Trump itu.

Sementara itu sekutu Trump secara terbuka juga masih ragu apakah mereka akan bergabung atau tidak dengan dewan tersebut. Rusia Senin kemarin juga mengatakan, bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin  telah menerima undangan tersebut.

"Moskow sedang mempelajari semua detail proposal tersebut dan berharap bisa menghubungi Washington untuk mengklarifikasi semua nuansanya," kata juru bicaranya, Dmitry Peskov.

Jumat lalu Trump mengumumkan Dewan Perdamaian Gaza yang akan mengawasi pembangunan kembali dan rekonstruksi Jalur Gaza yang hancur.

Namun, di dalam draf piagam yang beredar secara daring, draf itu sama sekali tidak menyebut-nyebut Gaza. Karena itu para pemimpin negara di dunia terdiam dan hati-hati dan mereka percaya bahwa dewan Trump ini kemungkinan memiliki ambisi yang lebih dari itu.

Apalagi dalam unggahannya di Truth Socialnya pekan lalu, bahwa Trump sendiri yang akan memimpin dewan tersebut dengan mengagung-agungkan bahwa organisasi ini akan menjadi "Dewan Terhebat dan Paling Bergengsi yang pernah dibentuk kapanpun, dimana pun, meski detail tentangnya masih belum jelas.

Salinan draf piagam yang diposting daring oleh Times of Israel terlihat mengisyaratkan bahwa Dewan Perdamaian ini mungkin memiliki mandat yang jauh lebih luas daripada yang pertama kali dipublikasikan.

Beberapa pejabat berspekulasi bahwa Trump memiliki tujuan yang lebih ambisius daripada sekadar membangun kembali Gaza dan malah berupaya membangun alternatif yang dipimpin Amerika Serikat dengan mengesampingkan peran PBB untuk menyelesaikan konflik secara global.

Menurut piagam tersebut, dewan tersebut adalah organisasi internasional yang berupaya untuk mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, serta mengamankan perdamaian abadi di daerah-daerah yang terkena dampak atau terancam oleh konflik.

Piagam tersebut juga menyebutkan "perlunya badan pembangunan perdamaian internasional yang lebih gesit dan efektif" dan menyerukan "koalisi negara-negara yang bersedia dan berkomitmen pada kerja sama praktis dan tindakan efektif."

Tidak Ingin Dipermainkan

Menteri Luar Negeri Irlandia, Helen McEntee,  memperingatkan bahwa badan yang digagas Donald Trump itu "akan memiliki mandat yang lebih luas daripada implementasi Rencana Perdamaian Gaza."

"Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki mandat unik untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, serta legitimasi untuk menyatukan negara-negara guna menemukan solusi bersama untuk tantangan bersama. Meskipun mungkin tidak sempurna, PBB dan supremasi hukum internasional lebih penting daripada yang lain," katanya dalam pernyataan tersebut.

Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk mengatakan, bahwa Polandia masih memerlukan izin dari Dewan Menteri untuk bergabung dengan organisasi internasional tersebut dan ratifikasi dari majelis rendah parlemen. Ia memperingatkan "kami tidak akan membiarkan siapa pun mempermainkan kami," tulisnya dalam sebuah unggahan di X.

Beberapa pemimpin Eropa justru sedang mempertimbangkan untuk tidak bergabung dengan dewan tersebut dan mengambil risiko kemarahan Trump selama periode yang tidak stabil akibat meningkatnya konflik global, karena presiden AS terus memicu ketegangan atas wilayah Denmark di Greenland. 

Sementara sekutu barat membutuhkan dukungan AS yang berkelanjutan untuk mengendalikan Rusia yang sedang menghujani Ukraina yang dilanda perang selama musim dingin yang sangat dingin.

Didalam draf piagam tersebut disebutkan bahwa negara-negara yang menerima undangan akan diberikan masa keanggotaan selama tiga tahun, tetapi keanggotaan tetap akan diberikan kepada negara-negara anggota yang menyumbangkan lebih dari $1 miliar dalam bentuk tunai kepada Dewan Perdamaian dalam tahun pertama.

Dewan Perdamaian akan mengadakan rapat pemungutan suara setidaknya sekali setahun dan agenda tersebut akan tunduk pada persetujuan ketua (Trump), menurut draf piagam tersebut.

Draf tersebut juga menyatakan bahwa keputusan akan dibuat melalui pemungutan suara mayoritas, dengan setiap negara anggota menerima satu suara.

Namun, keputusan mereka bisa diveto oleh ketua (Trump), yang memiliki "otoritas akhir mengenai makna, interpretasi, dan penerapan Piagam ini." Hal ini akan memberi Trump sebagai ketua, keleluasaan yang cukup besar dalam pengambilan keputusan terkait piagam tersebut.

Anggota tambahan Dewan Perdamaian diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa minggu mendatang, menurut Gedung Putih. Pengumuman tambahan mungkin juga akan disampaikan saat presiden melakukan perjalanan di Davos minggu ini.

Pengumuman tentang Dewan Perdamaian dan komite eksekutifnya ini menyusul peluncuran fase kedua dari rencana perdamaian Gaza 20 poin oleh pemerintahan Trump yang disebut-sebut "memulai demiliterisasi dan rekonstruksi Gaza secara penuh."

Para pejabat AS mengatakan akan ada perencanaan "intensif" ke depan dengan komite teknokrat yang baru dibentuk untuk mempersiapkan mereka memerintah dan bekerja sama dengan Hamas guna memastikan keamanan dan perdamaian tetap menjadi prioritas di wilayah Gaza.

Mandat Dewan Perdamaian yang disetujui pada bulan November oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sebenarnya semata-mata berfokus pada Gaza dan berlaku hingga akhir tahun 2027. (*)