TIMES PALANGKARAYA, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa penerapan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam sistem pemerintahan harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan etika publik. Pemanfaatan teknologi tersebut, kata dia, bukan sekadar mengikuti tren global, melainkan sarana untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Pemanfaatan AI dalam pemerintahan harus bisa dipertanggungjawabkan dan dipahami masyarakat. Saat ini pemahaman publik tentang AI masih belum merata, sehingga perlu langkah nyata untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis kecerdasan buatan,” ujar Lestari dalam Diskusi Denpasar 12 bertema “Pemerintahan Berbasis Artificial Intelligence”, Rabu (8/10).

Diskusi daring tersebut menghadirkan sejumlah pakar, di antaranya Aries Kusdaryono (Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Kominfo), Prof. Hammam Riza (Ketua Umum Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial/KORIKA), serta Prof. Marsudi Wahyu Kisworo (Dewan Pengarah BRIN). Andina Thresia Narang, anggota Komisi I DPR RI, turut hadir sebagai penanggap.

AI untuk Pemerintahan yang Etis dan Berdaulat

Menurut Lestari, yang akrab disapa Rerie, implementasi AI memiliki konsekuensi sosial dan politik yang besar, tidak hanya terkait peningkatan efisiensi layanan publik. Karena itu, aspek akuntabilitas, etika, dan kedaulatan digital harus menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu juga menekankan pentingnya SDM yang siap secara kompetensi, didukung infrastruktur digital dan integrasi data yang kuat, agar penerapan AI tidak justru menimbulkan ketimpangan baru di tengah masyarakat.

Pemerintah Dorong Tata Kelola Digital yang Aman

Aries Kusdaryono menegaskan, transformasi digital kini bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan strategis. Pemerintah, kata dia, terus mendorong penerapan AI yang aman, berpihak pada kepentingan publik, dan mendukung pelayanan yang efisien.

Ia menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan regulasi, pusat data nasional, serta kerja sama internasional dalam transfer teknologi untuk memperkuat penerapan AI. “Aspek tata kelola, privasi, keamanan, dan kompetensi menjadi fokus utama kami,” ujar Aries.

AI sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

Ketua Umum KORIKA, Hammam Riza, menilai kecerdasan buatan memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyebut, pada 2030, kontribusi AI terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia diperkirakan mencapai USD 366 miliar.

Menurutnya, strategi nasional AI yang disusun sejak 2020 mencakup lima sektor prioritas: kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan dan riset, ketahanan pangan, serta mobilitas dan pengembangan smart city.

“Generasi Z akan menjadi pusat transformasi AI. Karena itu, literasi digital mereka harus diperkuat agar mampu menjadi pelaku, bukan sekadar penonton dalam revolusi teknologi ini,” ujar Hammam.

Perubahan Mindset Jadi Kunci Transformasi

Dewan Pengarah BRIN, Marsudi Wahyu Kisworo, menilai penerapan AI harus diawali dengan perubahan mindset dan budaya kerja. Menurutnya, AI bisa dioptimalkan melalui dua jalur: otomasi dan analitik.

“Pemerintah perlu membangun framework yang jelas agar pengembangan AI terarah dan berhasil. Tanpa kerangka itu, transformasi digital akan kehilangan arah,” tegas Marsudi.

Ia menambahkan, fondasi utama transformasi digital mencakup AI, blockchain, analisis data, Internet of Things (IoT), integrasi teknologi, keamanan, dan privasi.

Perlu Regulasi dan Kepercayaan Publik

Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang, menilai keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kepercayaan publik terhadap penggunaan AI.

“Negara harus memiliki infrastruktur data yang aman dan berdaulat. DPR mendorong percepatan regulasi AI yang melindungi hak warga negara,” ujarnya.

Andina juga menekankan pentingnya kompetensi SDM agar implementasi AI benar-benar meningkatkan kinerja pemerintahan, bukan sekadar menjadi proyek teknologi. (*)